Sejumlah bangunan tak berizin di kawasan Puncak kembali menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera ada penertiban. Hal itu mencuat setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait dengan tata kelola Kampung Arab di kawasan tersebut. Bangunan tak berizin di puncak adalah isu yang yang nyaris tiap tahun muncul.
Meski setuju, namun menurut Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, pembongkaran vila liar di kawasan Puncak Bogor tidak mudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dilansir republika(dot)co(dot)id, Iwan Setiawan mengatakan pembongkaran vila liar ini harus dilengkapi kajian serta dukungan dari Pemerintah Pusat.
 |
| Ilustrasi : Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Sumber : Akun Instagram iwansetiawan.70 |
"Saya tinggal di Puncak sudah lama dari kecil. Yang memerintahkan (penertiban) orang pemerintah pusat tetapi yang punya tanah orang pusat. Tujuan pembongkaran buat apa, kita diskusikan, karena ada beberapa gampang diomongin tapi susah dilaksanakan. Jadi kalau ngomongin puncak itu kadang-kadang kita yang pusing. Jadi, kita ada kajian dan kami minta backup dari pusat," kata Iwan Setiawan di Cibinong, Selasa (8/9/2020).
Menurutnya, banyak vila di kawasan Puncak Bogor yang dimiliki oleh petinggi-petinggi negara atau bukan orang sembarangan. Sehingga ada kemungkinan pembongkaran vila di Puncak dilakukan pilih pilih. Hal itu adalah sesuatu yang tidak dia sukai.
"Karena tahu sendiri Puncak itu seksi banget. Petinggi, mantan petinggi, pejabat yang punya (vila), kalau dibongkar bagaimana ?. Harus semua sama ya, saya gak mau pilih-pilih, oh ini mah orang biasa bongkar, oh ini mah ada ininya jangan, gak boleh," katanya.
Sehingga dengan dukungan pusat, dia berharap pembongkaran vila di Puncak bisa dilakukan tanpa tebang pilih.